Pasal 62

(1) Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60

ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(2) Persyaratan pendirian stasiun radio pantai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a meliputi:

• aspek administrasi:

1. akte pendirian perusahaan;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. surat keterangan domisili perusahaan;

www.djpp.depkumham.go.id

1. daftar tenaga operator radio yang akan mengoperasikan dilengkapi dengan sertifikat keahlian;
2. izin usaha pokok dari instansi yang berwenang; dan
3. surat keterangan laik operasi dari Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

• aspek teknis:

1. denah rencana lokasi, disertai posisi geografis;
2. gambar rencana instalasi;
3. spesifikasi teknis perangkat yang akan dipasang;
4. menggunakan frekuensi yang diperuntukkan dinas bergerak pelayaran pada alokasi Band Medium Frequency, Band High Frequency, dan Band Very High Frequency;
5. menggunakan emisi pancaran A1A untuk telegrafi, J3E dan G3E untuk teleponi, dan F1B untuk panggilan angka pilih; dan
6. stasiun radio pantai yang menggunakan daya pancar sama dengan atau lebih besar 1 (satu) kilowatt antara pemancar dan penerima agar dipisah dengan jarak minimal 5 (lima) kilometer.

(3) Persyaratan pendirian stasiun Vessel Traffic Services

(VTS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b meliputi:

• fotokopi izin pendirian Stasiun Radio Pantai;
• spesifikasi peralatan; dan
• hasil survey termasuk gambar lokasi dan instalasi dari Tim Direktorat Jenderal.