Pasal 32

(1) Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:

• administrasi; dan
• teknis.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi:

• akte pendirian perusahaan;
• nomor pokok wajib pajak;
• izin usaha pokok dari instansi berwenang;
• bukti penguasaan tanah;
• penetapan lokasi terminal khusus bagi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk ditempatkan di terminal khusus;
• izin pengerukan untuk kegiatan pengerukan;
• izin pekerjaan bawah air atau salvage; dan
• rekomendasi dari distrik navigasi setempat terkait dengan aspek teknis.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

• peta yang menggambarkan batas-batas wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik-titik koordinat geografis;
• hasil survey hidrografi, kondisi pasang surut, dan kekuatan arus;
• tata letak dermaga;
• dimensi kapal yang akan keluar dan masuk; dan/atau
• Rencana Induk Pelabuhan bagi pelabuhan yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.