Pasal 4

Investasi Langsung berupa Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan cara:

• kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership); dan/atau
• kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (Non Public Private Partnership).

1. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 A

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf b tidak perlu dilakukan apabila investasi Pemerintah dilakukan untuk kegiatan dalam rangka:

• pelaksanaan penugasan berdasarkan undang- undang;
• penyelamatan perekonomian nasional; dan/atau
• pelaksanaan program Pemerintah yang mendesak.

(2) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan penugasan dari Presiden atau Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2011

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2011

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

ttd.

Setio Sapto Nugroho

www.djpp.kemenkumham.go.id