Pasal 3

(1) Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan

Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf a dan Pasal 1 ayat (2)

huruf a menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai. (2\ Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j,

serta Pasal I ayat (2) huruf b sampai dengan huruf l, tanpa menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai.

3 Mengubah ketentuan Angka 3 Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 040943 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2020

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2O2O

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Bidang Hukum dan -undangan,

Djaman

SK No 040932 A

PRES IDEN