Pasal 77

(1) Belanja pegawai paling sedikit terdiri atas:

• kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pejabat/pegawai yang bertugas di dalam negeri atau di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan;

• belanja pensiun dan uang tunggu; dan

• kontribusi sosial lainnya.

(2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dikelola oleh penyelenggara

jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pembayaran kompensasi kepada pejabat/pegawai yang

bertugas di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Presiden.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan belanja pensiun, uang tunggu, dan kontribusi sosial lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.