Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar SK No 086415 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari2O2l

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februart2O2l

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan dan trasi Hukum,

vanna Djaman

SK No 086510 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 202I

TENTANG

PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

TIDAK SEHAT

I. UMUM Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja, telah dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terutama yang terkait dengan sanksi Komisi, berupa tindakan administratif yang dapat dikenakan oleh pemeriksaan keberatan atas putusan Komisi, dan rasionalisasi terhadap ketentuan sanksi pidana serta melakukan penyesuaian peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan perubahan tersebut, diharapkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya dapat berlangsung seiring dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, sehingga tercipta praktek kegiatan usaha yang lebih kondusif dan menitikberatkan pada persaingan usaha yang sehat dalam kerangka pengawasan oleh Komisi yang profesional dan akuntabel. Untuk keperluan pelaksanaan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai:

• kewenangan Komisi; dan b. kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda; Komisi. c. pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan Mengingat . . .

SK No 086509 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat pengaturan tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat rnerupakan hal yang sangat dinamis, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dengarr tujuan bahwa Komisi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih profesional, terukur dan akuntabel, serta terus-menerus membangun dan menerapkan praktek terbaik (best practicel yang diperlukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut 1:erlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Larangan Praxt:k Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

II. PASAL DEMI PASAL