Pasal 2

(1) Ganjaran diberikan dengan memperhatikan beaya untuk penyelenggaraan oleh daerah itu, dalam hal mana kekuatan keuangan daerah tidak dipertimbangkan. (2) Jumlah ganjaran ditetapkan tiap-tiap kali untuk satu tahun. Bagian II. Ganjaran yang berhubungan dengan kewajiban untuk menyelenggarakan tugas Pemerintah