Pasal 17

(1) Bendahara Umum Negara berkoordinasi dengan Gubernur

Bank Sentral menetapkan kriteria dan persyaratan untuk memilih Bank Umum yang dapat melayani penerimaan dan/atau pengeluaran baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

(2) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara

pusat menunjuk Bank Umum yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melayani penerimaan dan/atau pengeluaran pemerintah pusat.

(3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum

Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara pusat dengan Bank Umum yang bersangkutan.

(4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-

kurangnya mencakup:

• jenis pelayanan yang diberikan;
• mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank Umum;
• pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Negara;
• pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
• pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
• kewajiban menyampaikan laporan;
• sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
• tata cara penyelesaian perselisihan.

Bagian …

Bagian Kedua Rekening Milik Bendahara Umum Daerah