Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang PERUBAHAN PP 35-1985 TENTANG PELAKSANAAN UU 15-1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
Pasal 1
Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985, diubah lagi sebagai berikut:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- Ketentuan Pasal 1 huruf d diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut; "Pemilih adalah Warganegara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin."
- Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut. "(4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Dewan Pertimbangan LPU ditunjuk seorang Sekretaris yang dapat dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU."
- Pada Pasal 11 di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut : "(2a) Sekretariat Umum LPU bertugas melakukan segala sesuatu yang perlu di bidang teknis penyclenggaraan dan admininistrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas LPU."
- Ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut : "b. Sekretaris dan Pembantu Sekretaris PANTARLIH diangkat dan diberhentikan olch Camat/Ketua PPS atas usul Kepala Desa/Lurah/ Ketua PANTARLIH."
- Pada Pasal 27 ditambah ketentuan yang dijadikan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut : "(4) Pendaftar sebagai petugas yang membantu PANTARLIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Lurah/Ketua PANTARLIH."
- Pada Pasal 41 ditambah ketentuan yang dijadikan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut : "(4) Kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanda bukti bahwa namanya telah dicatat pada Kartu Pemilih
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(Model A), yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU." 7. Ketentuan Pasal 44 ayat (4) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: "(4) Kepala Desa/Lurah membuat daftar WNRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyampaikan daftar tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Camat, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, setelah diadakan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan mengadakan koordinasi dengan Panglima Daerah Militer (PANGDAM) selaku Ketua Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional di tingkat Daerah (Ketua Bakorstanasda) yang bersangkutan." 8. Pada Pasal 44 ayat (5) perkataan "Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban" diganti dengan perkataan "Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PANGAB) selaku Ketua Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Ketua Bakorstanas)", sehingga ketentuan Pasal 44 ayat (5) berbunyi sebagai berikut : "(5) Dengan memperhatikan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Menteri Dalam Negeri mengesahkan daftar tersebut setelah disetujui Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PANGAB) selaku Ketua Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Ketua Bakorstanas) dan selanjutnya menyampaikan salinan daftar-daftar tersebut kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU." 9. Pada Pasal 46 di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (la) yang berbunyi sebagai berikut : "(la) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bahan untuk penyusunan Salinan Daftar Pemilih Tetap/ Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS dan bahan untuk
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
menetapkan jumlah dan letak TPS oleh Camat/Ketua PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 97 ayat (2)." 10. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf a diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut : "a. Satu rangkap Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, sehari sesudah selesai penyusunannya diumumkan oleh PANTARLIH pada Kantor Kepala Desa/Lurah atau ruangan lain yang ditentukan oleh Kepala Desa/Lurah/Ketua PANTARLIH, dan adanya pengumuman tersebut diberitahukan kepada masyarakat setempat." 11. Pada Pasal 48 ayat (2), di belakang perkataan "Daftar Pemilih Tetap" ditambah perkataan "dalam suatu rapat PPS", sehingga ketentuan Pasal 48 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : "(2) Setelah Daftar Pemilih Sementara diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Camat/Ketua PPS mengesahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap dalam suatu rapat PPS." 12. Pada Pasal 50, di belakang perkataan "Pasal 49 ayat (2)"
ditambah perkataan "dalam suatu rapat PPS", sehingga ketentuan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :
"Camat/Ketua PPS segera mengesahkan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dalam suatu rapat PPS, dan mengirimkan satu rangkap kepada Kepala Desa/Lurah/Ketua PANTARLIH dan satu rangkap kepada PANWASLAKCAM serta satu rangkap disimpan di kantor PPS." 13. Ketentuan Pasal 52 diganti dengan ketentuan yang terdiri dari 2 (dua) ayat yang berbunyi sebagai berikut :
"(1) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diawasi oleh PANWASLAKCAM.
(2) PANWASLAKCAM dalam melaksanakan pengawasan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk tim yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU." 14. Pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) perkataan "Anggota ABRI" diganti dengan perkataan "Prajurit ABRI", sehingga ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
"(1) Yang dimaksud dengan asrama dalam Bagian ini, ialah perumahan tempat tinggal Prajurit ABRI dan keluarganya, yang tata tertibnya diatur oleh dan dipertanggungjawabkan kepada seorang Komandan. (2) Mengenai keluarga Prajurit ABRI dan orang-orang bukan Prajurit ABRI yang bertempat tinggal di asrama, keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan keterangan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat diperoleh pendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat ( 1) berdasarkan keterangan Komandan yang bertanggung jawab atas asrama tersebut." 15. Pada Bab IV ditambah ketentuan yang dijadikan Pasal 53a yang
berbunyi sebagai berikut :
"Prajurit ABRI yang akan menjadi purnawirawan terhitung sejak permulaan waktu penyelenggaraan pendaftaran pemilih/jumlah penduduk WNRI sampai sebelum tanggal pemungutan suara, didaftar sebagai pemilih." 16. Pada Bab IV ditambah ketentuan yang dijadikan Pasal 62a yang berbunyi sebagai berikut :
"Pemilih/Penduduk WNRI yang sudah atau belum terdaftar dalam daftar pemilih yang mengikuti program transmigrasi, atau yang terkena bencana alam, atau yang terkena hal-hal lain yang menyebabkan pemilih/pendu- duk WNRI tersebut pindah tempat tinggal, pengurusan kepindahannya yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih dilakukan oleh PPD I/PPD II/ PPS, yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU." 17. Pada Pasal 66 di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (la) yang berbunyi sebagai berikut :
"(la) Dalam pengajuan nama dan tanda gambar organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), organisasi peserta Pemilihan Umum dapat mengajukan nama dan tanda gambar organisasi yang pernah digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebelumnya." 18. Pada Bab VI ditambah ketentuan yang dijadikan Pasal 66a yang berbunyi sebagai berikut :
"Nama dan tanda gambar organisasi yang diajukan oleh organisasi peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (la) diteliti oleh Panitia Peneliti Nama dan Tanda Gambar yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU." 19. Pada Pasal 71 di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (la) yang berbunyi sebagai berikut :
"(la) Penentuan nomor urut nama dan tanda gambar organisasi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam musyawarah antara Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dengan Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan." 20. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"(2) GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan dapat mengadakan kesepakatan penggabungan suaranya untuk diperhitungkan dalam pembagian jumlah wakil, dan kesepakatan penggabungan suara harus dinyatakan oleh organisasi yang mengajukan Calon pada formulir Surat Pencalonan (Model B) dan juga pada daftar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
74 ayat (2).
Dalam kesepakatan tersebut Wakil yang diperoleh karena penggabungan suara sesuai dengan kesepakatan diberikan kepada organisasi yang ditentukan atau kepada organisasi yang mempunyai jumlah sisa suara terbesar. Kesepakatan penggabungan suara bersifat mengikat." 21. Pada Pasal 73 ayat (3) perkataan "60 (enam puluh) hari" diganti dengan perkataan "40 (empat puluh) hari". sehingga ketentuan Pasal 73 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:
"(3) Surat Pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 disampaikan dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari terhitung nilai 10 (sepuluh) hari sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) berakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk keanggotaan DPR oleh Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan kepada PPI;
b. untuk keanggotaan DPRD I oleh Dewan Pimpinan GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan di Daerah Tingkat I kepada PPD 1;
c. untuk keanggotaan DPRD II oleh Dewan Pimpinan GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan di Daerah Tingkat II Kepada PPD II." 22. Pada Pasal 76 ayat (1). pada kalimat pertama di belakang perkataan "Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI" ditambah perkataan "dalam suatu rapat PPI", sehingga ketentuan Pasal 76 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"(1) Surat Pencalonan beserta lampirannya untuk keanggotaan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a dan Pasal 75 diajukan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI dalam suatu rapat PPI.
Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI menyampaikan Surat Pencalonan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
tersebut beserta lampirannya kepada Panitia Peneliti Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) untuk diadakan penelitian. 23. Pada Pasal 76 ayat (2), pada kalimat pertama di belakang perkataan "Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II" ditambah perkataan "dalam suatu rapat PPD I/PPD II", sehingga ketentuan Pasal 76 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
"(2) Surat Pencalonan beserta lampirannya untuk keanggotaan DPRD I dan DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b dan huruf c serta Pasal 75, masing-masing diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dari kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II dalam suatu rapat PPD I/PPD II.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II menyampaikan Surat Pencalonan tersebut beserta lampirannya kepada Panitia Peneliti Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) untuk diadakan penelitian." 24. Pada Pasal 76 ayat (5) perkataan "20 (dua puluh) hari" diganti dengan perkataan "40 (empat puluh) hari", sehingga ketentuan Pasal 76 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :
"(5) Selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) berakhir, Panitia Pemilihan yang bersangkutan harus sudah selesai memeriksa Surat Pencalonan beserta lampirannya, termasuk penelitian oleh Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan sudah memberitahukan tentang Daftar Calon Organisasi (Model BA) yang tidak memenuhi syarat kepada organisasi yang bersangkutan." 25. Pada Pasal 78 di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
"(2a) Penandatanganan Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e dilakukan dalam rapat PPI/PPD I/PPD II yang bersangkutan.
Penandatanganan tersebut merupakan penetapan dan pengesahan Daftar Calon Sementara." 26. Ketentuan Pasal 79 diganti dengan ketentuan yang terdiri dari 2 (dua) ayat, yang berbunyi sebagai berikut :
"(1) Selama 30 (tiga puluh) hari sesudah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) berakhir, setiap orang dapat mengemukakan keberatan/tanggapan secara tertulis atas isi Daftar Calon Sementara dengan disertai alasannya kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan.
Panitia Pemilihan tersebut memberikan keputusan atas keberatan/tanggapan yang diajukan setelah dibicarakan dengan Dewan Pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan.
(2) Apabila dalam keputusan Panitia Pemilihan yang bersangkutan setelah pembicaraan dengan Dewan Pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ada calon yang dikeluarkan dari Daftar Calon Sementara, dalam penyusunan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) calon tersebut diganti dengan calon nomor urut berikutnva dari Daftar Calon Sementara yang bersangkutan dan calon di bawahnya secara berurut dinaikkan ke atas." 27. Ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
"(1) Untuk melaksanakan penelitian mengenai pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 serta penelitian mengenai keberatan/tanggapan masyarakat
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
atas isi Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1). Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU membentuk Panitia Peneliti Pusat. (2) Untuk melaksanakan penelitian mengenai pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon Anggota DPRD I/DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 serta penelitian mengenai keberatan/tanggapan masyarakat atas isi Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU membentuk Panitia Peneliti Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II atas nama Gubernur Kepala Daerah Ting- kat I/Ketua PPD I membentuk Panitia Peneliti Daerah Tingkat II." 28. Pada Pasal 81 di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (1a) yang berbunyi sebagai berikut :
"(la) Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/ DPRD II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya seperdua jumlah Anggota PPI/ PPD I/PPD II dalam rapat Panitia Pemilihan yang bersangkutan. Penandatanganan tersebut merupakan penetapan dan pengesahaan Daftar Calon Tetap." 29. Pada Bab VII ditambah ketentuan yang dijadikan Pasal 86a yang berbunyi sebagai berikut :
"Untuk kelancaran, keamanan, dan ketertiban pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), ketiga organisasi peserta Pemilihan Umum dapat mengadakan kesepakatan bersama mengenai jadwal waktu dan tempat kampanye Pemilihan Umum." 30. Ketentuan Pasal 87 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
berbunyi sebagai berikut :
"(1) Organisasi peserta Pemilihan Umum yang mengadakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86a harus memberitahukan secara tertulis kepada penguasa yang berwenang setempat serendah-rendahnya Kepala Kepolisian Tingkat Kecamatan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan kampanye Pemilihan Umum diadakan." 31. Ketentuan Pasal 87 ayat (3) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"(3) Dalam hal tidak diadakan kesepakatan bersama antara ketiga organisasi peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86a dan penguasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) mengetahui bahwa pada waktu yang bersamaan akan diadakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk rapat umum, pawai, keramaian umum, pesta umum, dan pertemuan umum, serta segala macam dan bentuk pertunjukan umum di tempat yang letak- nya sama atau berdekatan dan penguasa tersebut berpendapat bahwa keamanan tidak akan dapat terjamin dengan baik, penguasa dapat menentukan waktu dan/atau tempat lain untuk satu atau beberapa kegiatan kampanye Pemilihan Umum tersebut." 32. Pada BAB VII ditambah ketentuan yang dijadikan Pasal 90a terdiri dari 2 (dua) ayat, yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Anggota Badan Penyelengara/Pelaksana Pemilihan Umum dari unsur GOLKAR/PDI/Partai Persatuan dapat melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Ketua Badan Penyelnggara/Pelaksana Pemilihan Umum yang bersangkutan.
(2) Anggota Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum dari unsur GOLKAR/PDI/Partai Persatuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) dalam melaksanakan kegiatan kampanye
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pemilihan Umum tidak dibenarkan menggunakan jabatan, kekuasaan, dan/ atau fasilitas yang ada padanya sebagai Anggotta Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum." 33. Pada Pasal 91 perkataan "Anggota ABRI" diganti dengan perkataan "Prajurit ABRI", sehingga ketentuan Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:
"Prajurit ABRI tidak dibenarkan melaksanakan kampanye Pemilihan Umum karena tidak menggunakan hak memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-undang. Ketentuan mengenai hal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata." 34. Ketentuan Pasal 97 ayat (2) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"(2) Camat/Ketua PPS menetapkan jumlah dan letak TPS dalam wilayah kerjanya.
TPS tidak ditempatkan di ruang gedung Pemerintah atau sekolah termasuk halamannya dan diatur sedemikian rupa, sehingga bagi setiap pemilih ada jaminan untuk dapat memberikan suaranya secara bebas dan rahasia." 35. Ketentuan Pasal 99 ayat (2) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"(2) Yang dapat ditunjuk sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ialah anggota organisasi peserta Pemilihan Umum yang bertempat tinggal di wilayah kerja PPS yang meliputi TPS yang bersangkutan dan terdaftar dalam Daftar Pemilih." 36. Pada Pasal 99 di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut :
"(2a) Apabila dalam wilayah keda PPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jumlah anggota organisasi peserta Pemilihan Umum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
yang ditunjuk sebagai saksi kurang dari jumlah TPS yang telah ditetapkan atau di wilayah keda PPS tersebut tidak ada anggota organisasi peserta Pemilihan Umum yang dapat ditunjuk sebagai saksi, organisasi peserta Pemilihan Umum dapat menunjuk anggota-anggotanya yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja PPS lain yang letaknya berbatasan dengan Desa/Kelurahan dimana TPS itu berada, tetapi masih berada dalam satu wilayah kerja PPD II." 37. Ketentuan Pasal 99 ayat (4) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"(4) Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) secara organik masuk KPPS yang pengesahannya dilakukan dengan Keputusan Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II sudah menyampaikan surat keputusan pengesahan sebagai saksi kepada Dewan Pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum di Daerah Tingkat II untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Camat/Ketua PPS dan PANWASLAKCAM"." 38. Ketentuan Pasal 99 ayat (7) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"(7) Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pada saat akan melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus menunjukkan surat keputusan pengesahannya sebagai saksi kepada Ketua KPPS yang bersangkutan." 39. Ketentuan Pasal 100 ayat (2) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
"(2) Sebelum pemungutan suara dimulai Anggota KPPS dan saksi yang hadir diambil sumpah/janji oleh Ketua KPPS." 40. Pada Pasal 109 di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan ketentuan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
yang dijadikan ayat (4a) yang berbunyi sebagai berikut:
"(4a)Apabila kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) tidak dapat diberikan Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) karena namanya tidak tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS (Model AA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), pemilih yang bersangkutan dapat mengurusnya di kantor KepalaDesa/ Lurah dengan menunjukkan tanda bukti bahwa namanya telah dicatat dalam Kartu Pemilih (Model A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4).
Dalam hal pemilih tersebut ternyata namanya telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AA), Kepala Desa/Lurah/Pembantu PPS memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) kepada pemilih yang bersangkutan." 41. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
"(1) Penyampaian Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, diawasi oleh PANWASLAKCAM yang pelaksanaan pengawasannya dilakukan dalam bentuk tim." 42. Ketentuan Pasal 116 ayat (2) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"(2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud alam ayat (1) dibuka oleh Ketua KPPS tepat pukul 08.00 waktu setempat." 43. Ketentuan Pasal 116 ayat (7) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
"(7) Setelah Anggota KPPS dan saksi diambil sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Ketua KPPS melanjutkan rapat pemungutan suara. Kotak suara yang digunakan untuk pemungutan suara dibuka dan diperlihatkan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
kepada para saksi dan pemilih yang hadir, bahwa kotak suara benar-benar kosong, kemudian ditutup dan dikunci, dan ditempatkan pada tempat yang sudah ditentukan." 44. Ketentuan Pasal 142 ayat (2) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
"(2) PPS mengadakan penghitungan suara dengan cara menjumlahkan bilangan dari jumlah-jumlah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf h sampai dengan huruf m untuk melaksanakan penghitungan suara Daerah Pemungutan Suara." 45. Ketentuan Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, dan Pasal 180 dihapus.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
UMUM
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 mengatur Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 terbatas mengenai ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah ini.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- a. Perubahan dalam Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya merupakan aturan yang diperlukan untuk menyempurnakan penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya, disesuaikan dengan perkembangan keadaan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum. b. Perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut :
Penggantian ketentuan Pasal 1 huruf d dimaksudkan untuk lebih mempertegas pengertian mengenai pemilih, yaitu bahwa yang menjadi pemilih ialah semua Warganegara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin.
Penggantian ketentuan Pasal 10 ayat (4) dimaksudkan sebagai Penyempurnaan ketentuan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan LPU.
Penambahan ketentuan ayat (2a) pada Pasal 11 dimaksudkan sebagai pengaturan tugas pokok Sekretariat Umum LPU.
Perubahan ayat (3) huruf b dan penambahan ketentuan ayat (4) pada Pasal 27 dimaksudkan untuk mempertegas ketentuan mengenai Pembantu Sekretaris PANTARLIH dan Pendaftar sebagai petugas yang membantu PANTARLIH.
Penambahan ketentuan Pasal 41 ayat (4) adalah sebagai pengaturan mengenai tanda bukti pemilih yang telah dicatat namanya dalam Kartu Pemilih (Model A). Tanda bukti tersebut selain dimaksudkan untuk lebih memantapkan pelaksanaan pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk WNRI dan meningkatkan peran aktif pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, juga untuk digunakan sebagai alat pengecekan oleh pemilih apakah namanya sudah tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Perubahan ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) dimaksudkan untuk mengadakan penyesuaian ketentuan sehubungan dengan dibentuknya Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional di tingkat Daerah (Bakorstanasda)/Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas), serta umtuk lebih memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam mengadakan penelitian dan penilaian terhadap WNRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
Penambahan ketentuan ayat (la) pada Pasal 46 dimaksudkan sebagai pengaturan mengenai penyusunan Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan Untuk TPS serta penetapan jumlah dan letak TPS oleh Camat/Ketua PPS.
Penggantian ketentuan pada Pasal 47 ayat (1) dimaksudkan supaya masyarakat mengetahui adanya pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan pemilih berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Penggantian ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas PPS berkaitan dengan pengesahan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan dalam suatu rapat PPS dengan disaksikan oleh PANWASLAKCAM.
10)Penggantian ketentuan Pasal 52 dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas PANWASLAKCAM berkaitan dengan pengawasan pendaftaran pemilih.
11)Perubahan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal dimaksudkan untuk mengadakan penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
12)Penambahan ketentuan Pasal 53a pada Bab IV dimaksudkan sebagai pengaturan mengenai Prajurit ABRI dalam rangka
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk WNRI. Bagi prajurit ABRI yang dapat menunjukkan surat keterangan dari Komandannya yang menyatakan bahwa pada permulaan waktu pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk WNRI sampai dengan saat sebelum tanggal pemungutan suara akan menjadi purnawirawan, didaftar sebagai pemilih yang selanjutnya diatur oleh Panglima ABRI.
- Penambahan ketentuan Pasal 62a pada BAB IV dimaksudkan sebagai pengaturan bagi pemilih/penduduk WNRI yang mengikuti program transmigrasi, atau terkena bencana alam, atau terkena hal-hal lain yang mengakibatkan sejumlah pemilih/penduduk WNRI pindah tempat tinggal, PPD I/PPD II/PPS bekerja sama dengan Instansi terkait mengurus
a. pemindahan nama sejumlah pemilih dari satu Daftar Pemilih ke Daftar Pemilih yang lain;
b. pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk WNRI yang belum didaftar di tempat tinggalnya yang lama.
Penambahan ketentuan ayat (la) pada Pasal 66 dimaksudkan untuk mempertegas ketentuan berkenaan dengan pemberian kesempatan kepada organisasi peserta Pemilihan Umum, bahwa dalam pengajuan nama dan tanda gambar organisasi, organisasi peserta Pemilihan Umum dapat mengajukan nama dan tanda gambar yang pernah digunakan dalam Pemilihan Umum sebelumnya, yaitu tanda gambar yang mengungkapkan bahwa organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dalam hal ini Dewan Pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum cukup mengajukan Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengenai pengesahan nama dan tanda gambar yang bersangkutan.
Penambahan ketentuan Pasal 66a pada Bab VI dimaksudkan sebagai pengaturan mengenai pembentukan Panitia Peneliti
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nama dan Tanda Gambar yang bertugas membantu Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dalam memutuskan nama dan tanda gambar organisasi yang digunakan dalam. penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang.
Penambahan ketentuan ayat (la) pada Pasal 71 dimaksudkan sebagai pengaturan mengenai tata cara penentuan nomor urut, nama dan tanda gambar organisasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Penggantian ketentuan Pasal 73 ayat (2) dimaksudkan untuk mempertegas cara penentuan pemberian wakil yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum karena adanya kesepakatan penggabungan suara.
Penggantian ketentuan Pasal 73 ayat (3) dan Pasal 76 ayat (5) dimaksudkan untuk pengaturan penggunaan waktu yang lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam pencalonan keanggotaan DPR, DPRD I, dan DPRD II.
Penggantian ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pada Pasal 76 dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas PPI/ PPD I/PPD II berkaitan dengan pengajuan calon Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II. Pengajuan calon oleh Dewan Pimpinan GOLKAR, PDI dan Partai Persatuan sesuai tingkatannya dilaksanakan dalam suatu rapat PPI/PPD I/PPD II dengan disaksikan oleh PANWASLAKPUS/PANWASLAK I/PANWASLAK II.
Penambahan ketentuan ayat (2a) pada Pasal 78 dan penambahan ketentuan ayat (la) pada Pasal 81 dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas PPI/PPD I/PPD II berkaitan dengan penandatanganan Daftar Calon Sementara/Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II. Penandatanganan Daftar Calon Sementara/Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DPR/DPRD I/DPRD II dilaksanakan dalam suatu rapat PPI/PPD I/PPD II dengan disaksikan oleh PANWASLAKPUS/PANWASLAK I/PANWASLAK II.
Penggantian ketentuan Pasal dimaksudkan sebagai pengaturan mengenai diikutsertakannya organisasi peserta Pemilihan Umum dalam membicarakan mengenai seseorang calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II yang memperoleh tanggapan dari masyarakat serta pengaturan mengenai tata cara penggantian seorang calon yang dikeluarkan dari Daftar calon Sementara sebagai akibat adanya tanggapan masyarakat.
Penggantian ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti Daerah Tingkat I/Panitia Peneliti Daerah Tingkat II, yaitu selain meneliti mengenai pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon Anggota DPR/DPRD I/ DPRD II, juga meneliti keberatan/tanggapan masyarakat atas isi Daftar Calon Sementara Pemilihan Umum Anggota DPR/ DPRD I/DPRD II.
Penambahan ketentuan Pasal 86a pada BAB VII dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada ketiga organisasi peserta Pemilihan Umum guna mengadakan kesepakatan yang berkaitan dengan penentuan mengenai jadwal waktu dan tempat kampanye Pemilihan Umum. Kesepakatan tersebut dibuat bersama- sama dengan Kepala Wilayah Pemerintahan setempat dan Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum yang bersangkutan.
Penggantian ketentuan Pasal 87 ayat (1) dimaksudkan sebagai penegasan bahwa organisasi peserta Pemilihan Umum yang akan mengadakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum, baik ada kesepakatan bersama maupun tidak, harus terlebih dahulu
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
memberitahukan kepada penguasa yang berwenang.
Penggantian ketentuan Pasal 87 ayat (3) dimaksudkan sebagai pengaturan mengenai kewenangan penguasa yang berwenang untuk menentukan waktu dan tempat lain dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum berdasarkan pertimbangan keamanan dan ketertiban, dalam hal tidak diadakan kesepakatan bersama antara ketiga organisasi peserta Pemilihan Umum. Dalam menentukan waktu dan tempat kampanye Pemilihan Umum lain didasarkan atas tanggal penyampaian surat pemberitahuan, dengan pengertian bahwa yang ditentukan waktu dan/atau tempat lain adalah yang penyampaian surat pemberitahuannya lebih kemudian (belakangan).
Penambahan ketentuan Pasal 90a pada BAB VII dimaksudkan sebagai pengaturan bagi Anggota Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum dari unsur GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan yang melaksanakan kampanye Pemilihan Umum. Ketua Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum yang dimaksud dalam Pasal ini adalah :
a. Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, untuk Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum di tingkat Pusat;
b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, untuk Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum di Daerah Tingkat I;
c. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II, untuk Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum di Daerah Tingkat II dan di tingkat Kecamatan.
- Penggantian ketentuan Pasal 97 ayat (2) dimaksudkan sebagai pengaturan bagi Camat/Ketua PPS dalam menetapkan jumlah dan letak TPS dalam wilayah kerjanya.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Penggantian ketentuan Pasal 99 ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) serta penambahan ketentuan ayat (2a), dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas wakil organisasi peserta Pemilihan Umum sebagai saksi dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
Penambahan ketentuan ayat (4a) pada Pasal 109 dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran aktif pemilih dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
Penggantian ketentuan Pasal 111 ayat (1) dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas PANWASLAKCAM berkaitan dengan pengawasan penyampaian Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C) kepada pemilih, termasuk mengenai bukti penerimaannya oleh pemilih.
Penggantian ketentuan Pasal 100 ayat (2) dan Pasal 116 ayat (2) dimaksudkan untuk mempertegas tugas KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
Penggantian ketentuan Pasal 116 ayat (7) dimaksudkan untuk mempertegas bahwa kotak suara benar-benar kosong sebelum digunakan untuk keperluan pemungutan suara.
Penggantian ketentuan Pasal 142 ayat (2) dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas PPS dalam penghitungan suara di Daerah Pemungutan Suara.
Penghapusan ketentuan Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, dan Pasal 180 dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
- Kemudian apabila ada ketentuan atau perkataan/kata dalam Peraturan Pemerintah ini yang dinyatakan ditambah, diganti, atau dihapus, ketentuan atau perkataan/kata tersebut dalam Penjelasannya juga ditambah, diganti, atau dihapus.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PASAL DEMI PASAL
Pasal I Cukup jelas
Pasal II Cukup jelas