Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik INDONESIA;
2. PRESIDEN adalah PRESIDEN Republik INDONESIA;
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang kehutanan;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang kehutanan;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI);
6. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Kehutanan Negara disingkat PERUM PERHUTANI;
7. Direksi adalah Direksi Perum Perhutani;
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perum Perhutani;
9. Pegawai adalah pegawai Perum Perhutani;
10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
11. Pengawasan adalah serluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan;
12. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional;
13. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan pembinaan yang digariskan oleh Menteri.