Pasal 52

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan

pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah. (21 Khusus untuk PKB, PAB, dan PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

• seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya, untuk PKB;
• seluruh Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam wilayah provinsi, untuk PAB; dan
• seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah kabupaten/ kota, untuk PBB-P2.

Pasal 53...

SK No 181443 A

PRESIDEN

REPUALIK INDONESIA