Pasal 45

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (l) huruf c meliputi:

• persetujuan . . .

SK No l81438A

PRESIDEN

REFUBLIT INDONESIA

• persetujuan Bangunan gedung;
• penggunaan tenaga kerja asing; dan
• pengelolaan pertambangan rakyat. (21 Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang

pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu. (41 Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizir,an Tertentu.