Pasal 19

(1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (41 huruf b merupakan jumlah yang

dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

• jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dal/ atau Minuman;
• nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
• jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
• jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
• jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2) Dalam . . .

SK No 181423 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONEIIIA

(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (f) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan

pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

(5) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

• pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
• konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
• pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
• pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
• pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(6) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan

wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 20...

SK No l81424A

REPTTBLIK INDONESIA