Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, yang dimaksud dengan :

1. Kontrak Bagi Hasil adalah bentuk kerjasama antara PERTAMINA dan Kontraktor untuk melaksanakan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi;

2. Eksplorasi adalah usaha pertambangan yang dilakukan untuk mengetahui dan menemukan adanya cadangan minyak dan gas bumi melalui studi-studi dan penyelidikan;

3. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari cadangan yang ada;

4. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada PERTAMINA untuk melaksanakan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi;

5. Wilayah Kerja adalah Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) yang ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Bagi Hasil;

6. Biaya…

7. Biaya Operasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan Kontraktor untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasi pertambangan minyak dan gas bumi terhitung mulai berlakunya Kontrak Bagi Hasil secara efektif;

8. Barang dan Peralatan adalah barang dan peralatan yang secara langsung dipergunakan dalam usaha Eksplorasi dan Eksploitasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. PERTAMINA adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang didirikan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1971;

10. Kontraktor adalah perusahaan asing, perusahaan nasional dan atau campuran antara perusahaan asing dan perusahaan nasional yang mempunyai hubungan kerja dengan PERTAMINA berdasarkan Kontrak Bagi Hasil;

11. Menteri adalah Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan minyak dan gas bumi.