Pasal 4
(1) Produsen dalam negeri Barang Sejenis
dan/atau asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) secara tertulis kepada KADI
untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Antidumping atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping yang menyebabkan Kerugian.
(2) Permohonan . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh produsen dalam negeri Barang Sejenis dan asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis yang mewakili Industri Dalam Negeri.
(3) Produsen dalam negeri Barang Sejenis dan
asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis dianggap mewakili Industri Dalam Negeri apabila:
- produksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menolak permohonan penyelidikan; atau
- produksi dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang mendukung permohonan penyelidikan menjadi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah produksi pemohon, pendukung, dan yang menolak permohonan penyelidikan.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memuat bukti awal dan didukung dengan dokumen lengkap mengenai adanya:
- Barang Dumping;
- Kerugian; dan
- hubungan sebab akibat antara Barang Dumping dan Kerugian yang dialami oleh pemohon.
(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) terdiri atas data yang bersifat rahasia dan
data yang bersifat tidak rahasia.
(6) Dalam hal data yang bersifat rahasia
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak didukung alasan yang kuat bahwa bersifat rahasia, KADI dapat mengabaikan kerahasiaan data dimaksud.
(7) Ketentuan ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.