Pasal 35

(1) Jangka waktu izin usaha pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a diberikan paling lama 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

a. luas maksimal 50 (lima puluh) hektar;

b. setiap perorangan atau koperasi dapat memiliki maksimum 2 (dua) izin dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota; (2) Jangka waktu izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

a. luas maksimal 1000 (seribu) hektar;

b. setiap perorangan, koperasi, BUMN, BUMD atau BUMS INDONESIA dapat memiliki maksimum 2 (dua) izin dalam 1 (satu) propinsi. (3) Jangka waktu izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c pada hutan alam diberikan paling lama 55 (lima puluh lima) tahun. (4) Jangka waktu izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d pada hutan alam diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun. (5) Jangka waktu izin usaha pemanfaatan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dan huruf d pada hutan tanaman diberikan paling lama 100 (seratus) tahun. (6) Jangka waktu izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e dan huruf f diberikan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan :

a. maksimal 20 (dua puluh) m3 untuk pemungutan hasil hutan kayu yang berasal dari hasil langsung penebangan;

b. maksimal 20 (dua puluh) ton untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu.