Pasal 2

(1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat

strategis berupa:

• barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;

• makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 1 huruf b;

• bibit . . .

• bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d;

• dihapus;

• dihapus;

• barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c,

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang

bersifat strategis berupa:

• barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;

• makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 1 huruf b;

• barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c;

• bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d;

• dihapus;

• dihapus;

• air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g;

• listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 (enam ribu enam ratus) watt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf h; dan

• RUSUNAMI . . .

• RUSUNAMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf i,

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut: