PERUBAHAN KEENAM ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS

ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa besaran tunjangan kehormatan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu mengubah besaran tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 17), sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 36);

M E M U T U S K A N : . . .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM

ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA

BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT

DAN JANDA/DUDANYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 17) sebagaimana telah lima kali diubah dengan Peraturan Pemerintah :

• Nomor 13 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 20);

• Nomor 53 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92);

• Nomor 17 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 23);

• Nomor 35 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 58); dan

• Nomor 15 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat diberikan Tunjangan Kehormatan sebesar Rp 1.132.000.00 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) setiap bulan”

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

(1) Apabila Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia

Pusat meninggal dunia, kepada janda/dudanya yang sah diberikan tunjangan kehormatan sebesar Rp. 843.000.00 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan.

(2) Dalam hal Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia

Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang mendapat tunjangan kehormatan adalah isteri yang pertama.

(3) Yang dimaksud dengan isteri yang pertama adalah

isteri yang paling lama dinikahinya tanpa terputus oleh perceraian.

(4) Pembayaran tunjangan kehormatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dihentikan apabila janda/duda Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang bersangkutan :

• Meninggal dunia; atau
• Kawin lagi.”

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2007.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 63