Pasal 2

(1) Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara mencakup semua

Urusan Pemerintahan, kecuali Urusan Pemerintahan absolut yang meliputi urusan:

• politik luar negeri;
• pertahanan dan keamanan;
• yustisi;
• moneter dan fiskal nasional; dan
• agama. (21 Selain Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan Pemerintah Pusat juga meliputi kewenangan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.