Pasal 6

(1) IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

• badan usaha;
• koperasi; dan
• perseorangan.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.

(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

(3a) Badan . . .

(3a) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

• badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
• badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing. (3b) IUP yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf b hanya dapat diberikan oleh Menteri.

(4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

setelah mendapatkan WIUP.

(5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau

beberapa IUP.

1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, yang berbunyi sebagai berikut: