Pasal 27

(1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari

30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.

(3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih

terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa

pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.

(5) Pemotongan . . .

(5) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya.

(6) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan bupati/walikota.

1. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: