Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan meliputi penerimaan dari:

• jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Fungsional Auditor dan teknis substansi di bidang pengawasan akuntabilitas keuangan negara, manajemen, sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntansi;

• jasa . . .

• jasa penyelenggaraan lokakarya atau seminar;

• jasa penilaian potensi, penilaian kompetensi, feedback pasca penilaian kompetensi/potensi, dan pengembangan kompetensi;

• penjualan bahan ajar pendidikan dan pelatihan; dan

• jasa penggunaan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.