Pasal 103

(1) Izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c

diberikan oleh:

• Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
• bupati/walikota, sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi

persyaratan:

• memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia perorangan;
• memiliki nomor pokok wajib pajak;
• memiliki penanggungjawab;
• menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan
• pernyataan tertulis sanggup memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan

sungai dan danau masih menjalankan kegiatan usahanya.