Pasal 3
BAB 3 — MODAL PERSERO
(1) Modal Persero yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya adalah kekayaan Negara yang berasal dari: a. Proyek Pengembangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VI di Propinsi Kalimantan Timur termasuk hibah Proyek Muara Marah dan pengalihan eks Proyek NES VII;
b. Proyek Pengembangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VII di Propinsi Kalimantan Barat; c. Proyek Pengembangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XII di Propinsi Kalimantan Barat. d. Proyek Pengembangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XIII di Propinsi Kalimantan Barat. e. Proyek Pengembangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XVIII di Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah termasuk konversi pinjaman Negara
dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) untuk Tree Corps Processing Project (TCPP) di Tembarang; f. Proyek Pengembangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXIV-XXV di Propinsi Kalimantan Selatan termasuk Dana Proyek gula Pelaihari, dan konversi pinjaman Negara
dari Internasional Bank for Reconstruction and Development (IBRD); g. Proyek Pengembangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXVI di Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah; h. Proyek Pengembangan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXIX di Propinsi Kalimantan Timur; i. Sejumlah dana hasil peleburan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan VII, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XII, Perusahaan Perseroan
(PERSERO) PT Perkebunan XIII, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XVIII, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXI-XXII, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXIV-XXV, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXVI, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXIX, yang diperuntukan dalam rangka pendirian PERSERO. (2) Besarnya modal PEPRSERO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan bersama Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian.
(3) Ketentuan lain mengenai permodalan PERSERO diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk ketentuan mengenai modal dasar yang terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1972. (4) Neraca Pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan.