Pasal 11
Besarnya jumlah pembayaran ganti kerugian pertanggungan dalam hal kematian, cacad tetap, maksimum penggantian biaya- biaya perawatan dan pengobatan dokter dan penggantian biaya- biaya penguburan, sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat(2) di atas, ditentukan oleh Menteri.
Pasal 12…
Pasal 12.
(1) Yang berhak mendapat ganti kerugian pertanggungan dalam hal kematian korban, adalah jandanya/dudanya yang sah; dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah; dan dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang-tuanya yang sah. (2) dalam hal korban tidak meninggal dunia, ganti kerugian pertanggungan diberikan kepada korban. (3) hak untuk mendapatkan pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpnag jo. PERATURAN PEMERINTAH ini, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan palisemen.
Pasal 13.
Pertanggungan yang dimaksudkan pada pasal 10 di atas, tidak menjamin hal-hal sebagai berikut: a. jika korban/ahliwarisnya telah mendapat jaminan berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; b. bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahliwarisnya; c. kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang:
dalam…
dalam keadaan mabok atau tak sadar,
melakukan perbuatan kejahatan,
ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacad badan atau keadaan badaniah/rokhaniah luar biasa lain; d. kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan risiko lalu lintas modern atau tidak langsung disebabkan oleh penggunaan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam funsinya sebagai demikian, yaitu misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:
kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan;
kecelakaan terjadi pada waktu di dekat kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan ternyata ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain;
kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh - sekalipun INDONESIA tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang-pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huru- hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh (uitsluiting van werkglieden), perbuatan sabot, perbuatan terror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;
kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang;
kecelakaan…
kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut di atas; kecelakaan akibat dari melalaikan-sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut;
kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang dipakai, atau di-konfiskasi, atau direkwisisi, atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan Angkatan Bersenjata seperti tersebut di atas;
kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang khusus dipakai oleh atau untuk tujuan-tujuan tugas Angkatan Bersenjata;
kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi inti atom.
Pasal 14. Pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini tidak mengurangi tanggung-jawab dari pihak Pengangkut dan/atau pihak lain yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana, perdata atau perjanjian-perjanjian internasional yang bersangkutan untuk kecelakaan yang terjadi.
Penuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan. Pasal 15.
(1) Direksi Perusahaan mengatur cara melaksanakan pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan pasal 10 di atas secara mudah tanpa pembebanan pada yang berhak, menurut petunjuk/dengan persetujuan Menteri. (2) Untuk…
(2) Untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan, pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum, instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan persetujuan dengan Menteri yang bersangkutan dan pihak-pihak lain yang dapat ditunjuk oleh Direksi Perusahaan, bertindak sebagai badan pembantu dalam hal pelayanan tuntutan- tuntutan ganti kerugian pertanggungan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini.
Pasal 16.
Tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungan harus diajukan kepada Perusahaan dengan/tanpa perantaraan pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
Pasal 17.
(1) Kecuali hal-hal yang ditentukan dalam ayat-ayat dalam asal ini untuk tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungan berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan wajib Kecelakaan Penumpang dan PERATURAN PEMERINTAH ini, berlaku peraturan pembuktian menurut hukum acara perdata biasa. (2) Untuk pembuktian keabsahan sesuatu tuntutan ganti kerugian pertanggungan, wajib diserahkan surat-surat bukti sebagai berikut:
a. dalam…
a. dalam hal kematian:
proses verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris si penuntut;
keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan;
surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi; hubungan sebab-musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan penumpang umum sebagai demikian, dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran ganti kerugian pertanggungan yang harus diberikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini.
b. dalam hal cacad tetap atau cedera:
proses verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan penumpang umum yang besangkutan yang mengakibatkan cacad cedera pada si penuntut;
surat keterangan dokter tentang jenis cacad tetap/ cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan seperti dimaksud pada sub 1 di atas;
surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacad tetap/cedera yang terjadi; hubungan sebab- musabab antara cacad tetap/cedera tersebut dengan penggunaan alat angkutan penumpang umum sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran ganti kerugian pertanggungan yang harus diberikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Direksi…
(3) Direksi perusahaan berhak untuk menolak pembayaran ganti kerugian pertanggungan, selama mereka yang mengadakan c.q. mengaku berhak atas pembayaran ganti kerugian pertanggungan itu, menurut pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak. Penundaan pembayaran ganti kerugian pertanggungan yang disebabkan oleh karena hal demikian ini, tidak memberikan hak kepada yang berhak untuk memperoleh penggantian biaya- biaya, kerugian-kerugian atau bunga-bunga apapun, sekalipun dalam hal gugatan ke muka hakim. (4) Dalam hal Direksi Perusahaan telah memperoleh keyakinan tentang keabsahan tuntutan secara lain,dari pada yang disebut pada ayat (2) pasal ini, pembayaran ganti kerugian pertanggungan dapat pula dilakukan berdasarkan surat-surat bukti/kenyataan-kenyataan lain.
Pasal 18.
(1) Hak atas ganti kerugian pertanggungan seperti dimaksud pada pasal 10 ayat (2) di atas menjadi gugur, dalam hal-hal sebagai berikut :
a. jika tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan;
b. jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan;
c. jika…
c. jika hak atas ganti kerugian pertanggungan tidak direalisir dengan suatu penagihan kepada Perusahaan atau kepada instansi Pemerintah atau pihak lain yang dimaksudkan pada pasal 15 ayat (2) di atas, dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui ditetapkan atau disahkan. (2) Perusahaan berhak menolak tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungan, jika pemeriksaan/bantuan dokter sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat-ayat (5) dan (6) di atas, tidak diterima oleh yang bersangkutan. (3) Setelah pembayaran ganti kerugian pertanggungan dilaksanakan, Perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan sesuatu pembayaran selanjutnya.
Pasal 19.
Penumpang kendaraan bermotor umum dalam kota, penumpang kereta api dalam kota, kereta api ringbaan dan kereta api jarak pendek kurang dari 50 kilometer, dibebaskan dari iuran wajib dan bagi mereka tidak berlaku ketentuan-ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 5, pasal 6 dan ketentuan-ketentuan hukumannya, namun mereka menikmati jaminan pertanggungan kecelakaan diri dan hak-hak yang bersangkutan menurut syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam ketentuan-ketentuan PERATURAN PEMERINTAH ini.
Larangan-…
Larangan-larangan. Pasal 20.
Terhitung mulai tanggal berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini dilarang bagi pihak-pihak lain selain Perusahaan, untuk menjual pertanggungan kecelakaan diri kepada penumpang-penumpang alat angkutan penumpang umum secara langsung atau melalui pengusaha/ pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan secara wajib ataupun sebagai syarat pengangkutannya.
Ketentuan-ketentuan hukum. Pasal 21.
(1) Barangsiapa menjual atau mengeluarkan sesuatu karcis atau ticket penumpang, ataupun mengangkut seseorang penumpang tanpa memungut iuran wajib dan memberikan kupon pertanggungan tanpa memungut iuran wajib dan memberikan kupon pertanggungan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH ini untuk itu, dan seseorang penumpang alat pengangkut penumpang umum yang tidak membayar iuran wajib dan minta kupon pertanggungan untuk itu, diancam dengan hukuman denda, setinggi-tingginya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). (2) Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang biasanya menjual atau mengeluarkan, atau menyuruh/memberikan petugas- petugasnya menjual atau mengeluarkan karcis atau ticket penumpang; ataupun yang biasanya mengangkut atau menyuruh/ membiarkan petugas-petugasnya mengangkut penumpang tanpa memungut iuran wajib dan memberi kupon pertanggungan yang dimaksudkan dalam pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH ini untuk itu,
Ataupun…
ataupun yang melalaikan kewajibannya untuk menyetor hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya menurut pasal 3 ayat (2) di atas dan barang-siapa melanggar ketentuan pasal 20 PERATURAN PEMERINTAH ini, diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). (3) Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dianggap sebagai pelanggaran.
Pasal 22.
Di samping denda yang dikenakan berdasarkan pasal 21 ayat (2) di atas jo. pasal 8 UNDANG-UNDANG No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dapat dicabut izin usahanya untuk selama-lamanya tiga bulan.
Pasal 23.
Bagi denda yang dikenakan berdasarkan pasal 21 ayat (1) atau ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH ini jo. pasal 8 UNDANG-UNDANG No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, demikian pula bagi iuran-iuran wajib yang harus di- pertanggung-jawabkan dan disetorkan oleh pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (2) di atas, alat angkutan penumpang umum yang menjadi miliknya, menjadi tanggungan kebendaan utama.
Pasal 24…
Pasal 24.
(1) Untuk penagihan denda yang dikenakan berdasarkan pasal 21 PERATURAN PEMERINTAH ini jo. pasal-pasal 8 jo. 9 UNDANG-UNDANG No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang demikian pula untuk penagihan iuran wajib yang harus dipertanggung-jawabkan oleh pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (2) di atas, berlaku UNDANG-UNDANG Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63, secara mutatis- mutandis. (2) Dalam hal yang dikenakan denda/si wajib-setor ialah suatu badan hukum atau badan lain, maka ancaman penyenderaan menurut UNDANG-UNDANG Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63, ditunjukan terhadap pemimpin/ pengurus/pesero yang bertanggungjawab.
Penutup. Pasal 25.
Ketentuan-ketentuan pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 26.
PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
Agar...
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 1965. PRESIDEN Republik INDONESIA ttd SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 1965. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 28