Pasal 41

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan universitas dilakukan oleh Menteri yang dapat mendelegasikan wewenang ini kepada Majelis Wali Amanat; (2) Pengawasan eksternal pengelolaan keuangan universitas dilakukan oleh tenaga audit fungsional; (3) Pengawasan internal pengelolaan keuangan universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) c dilakukan oleh Dewan Audit; (4) Rektor dapat mengangkat tenaga audit internal untuk membantu persiapan dan pelaksanaan proses audit; (5) Auditor internal bertanggung jawab kepada Pimpinan universitas;