Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Nasional INDONESIA adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standardisasi Nasional, dan berlaku secara nasional di INDONESIA;
2. Standar adalah spefisikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat- syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;
3. Standardisasi adalah proses merumuskan, merevisi, MENETAPKAN, dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan kerjasama dengan semua pihak;
4. Instansi teknis adalah Departemen atau Lembaga Pemerintah yang melakukan kegiatan standardisasi;
5. Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan Standar Nasional INDONESIA sebagaimana yang ditetapkan oleh instansi teknis;
6. Revisi adalah kegiatan menyempurnakan standar sesuai dengan kebutuhan;
7. Akreditasi adalah pengakuan formal kepada unit/institusi untuk melakukan kegiatan standardisasi tertentu;
8. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat;
9. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan bahwa suatu produk dan/ atau jasa sesuai dengan persyaratan standar atau spesifikasi teknis tertentu;
10. Tanda Standar Nasional INDONESIA adalah tanda sertifikasi yang merupakan suatu tanda pada produk dan/atau sertifikat jasa yang menyatakan bahwa produk dan/atau jasa tersebut memenuhi persyaratan standar atau spesifikasi teknis tertentu;
11. Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab atas kegiatan standardisasi dalam lingkup kewenangannya.