Pasal 10

T\rnjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk:

• insentif kinerja;
• insentif kerja;
• tunjangan pengelolaan arsip statis;
• tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
• tunjangan pengamanan;
• tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
• insentif khusus;
• tunjangan khusus Provinsi Papua;
• tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
• tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau- pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan;
• tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;

1. tunjangan selisih penghasilan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rak-vat dan Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;

• tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
• tunjangan. . .

SK No 210390 A

PRESIDEN

n tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan

Pasal 9.

Pasal 1 1

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dibayarkan paling cepat 1O (sepuluh) hari kerja

sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

(3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan

Pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan

yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.