PP
Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA RALIN
Pasal 2
BAB 2 — ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum
(1) P.N. RALIN adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini. (2) Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan : a. "Pemerintah" ialah PRESIDEN Republik INDONESIA : b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan; c. Perusahaan" ialah P.N. RALIN ; d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan e. "B.P.U." ialah B.P.U. Industri Mesin dan Alat Listrik.