Pasal 104

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 005831 A

PRESIDEN REPUBLIK tNDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2O2l

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2O2l

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 202I NOMOR 238

Salinan sesuai dengan aslinya

KEM ENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

BLIK INDONESIA

Perundang-undangan dan Hukum, t

Djaman

SK No 005724 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2021

TBNTANG

KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

I UMUM Untuk merespon perubahan politik, sosial, dan budaya di Papua serta untuk memberikan kepastian hukum atas keberlanjutan dana Otonomi Khusus yang digunakan untuk membiayai pembangunan di Provinsi Papua telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2o2r tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2ool tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada tanggal 19 Juli 2o2l yang merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi papua. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (7),