Pasal 25

(1) Terhadap Badan Usaha Milik Negara yang telah diberikan penugasan khusus sebagai

pengelola hutan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang belum berakhir masa berlakunya ditetapkan

sebagai Wajib Bayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Penjelasan Pasal 25 Cukup jelas.