Pasal 3

(1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. penetapan tata cara pelaksanaan kegiatan di Pasar Modal; b. penetapan tata cara dan batas waktu penyampaian laporan berkala dan insidentil pelaku industri di Pasar Modal; c. penetapan tata cara pemberian izin, persetujuan, dan/atau pendaftaran di bidang Pasar Modal; d. penetapan jangka waktu berlakunya izin, persetujuan, pendaftaran, dan penggunaan

dokumen di bidang Pasar Modal; e. pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama pelaku industri di Pasar Modal; f. pemberian perintah kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk MENETAPKAN peraturan dan/atau kebijakan yang mendukung terwujudnya stabilitas Pasar Modal; dan/atau g. penetapan kebijakan lainnya. (2) Penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip keterbukaan, kehati-hatian, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan kondisi Pasar Modal terkini. (3) Dalam rangka pengambilan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengantisipasi dampak akibat COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta data dan informasi tambahan kepada pelaku industri di bidang Pasar Modal di luar kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal.