Peraturan Badan Nomor 38-pojk-05-2020 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 69/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH
Pasal 49A
(1) Penempatan data pada pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dapat ditempatkan di luar wilayah INDONESIA, dalam hal data digunakan untuk: a. mendukung analisis terintegrasi untuk memenuhi ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas negara asal Perusahaan yang bersifat global, termasuk lintas negara; b. manajemen risiko secara terintegrasi dengan perusahaan induk, entitas utama, dan/atau entitas lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis dalam satu grup Perusahaan di luar wilayah INDONESIA;
c. penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme secara terintegrasi dengan perusahaan induk, entitas utama, dan/atau entitas lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis dalam satu grup Perusahaan di luar wilayah INDONESIA; d. manajemen komunikasi dengan perusahaan induk, entitas utama, dan/atau entitas lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis dalam satu grup Perusahaan; dan/atau e. manajemen internal dalam satu grup Perusahaan. (2) Penempatan data pada pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) di luar wilayah INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari OJK. (3) Persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam hal Perusahaan: a. menyampaikan hasil analisis country risk; b. memastikan penempatan data pada pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) di luar wilayah INDONESIA tidak mengurangi efektivitas pengawasan OJK yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Direksi Perusahaan dan pihak penyedia jasa teknologi informasi pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center); c. memastikan bahwa perjanjian tertulis Perusahaan dengan penyedia jasa teknologi informasi pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) memuat klausula paling sedikit:
pilihan hukum yang digunakan merupakan hukum INDONESIA; dan
informasi mengenai rahasia Perusahaan hanya dapat diungkapkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di INDONESIA; d. menyampaikan surat pernyataan tidak keberatan dari otoritas pengawas penyedia jasa teknologi informasi pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) di luar wilayah INDONESIA dan pihak penyedia jasa teknologi informasi bahwa OJK diberikan akses untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa teknologi informasi pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center); e. menyampaikan surat pernyataan bahwa Perusahaan akan menyampaikan secara berkala hasil penilaian yang dilakukan perusahaan induk, entitas utama, dan/atau entitas lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis dalam satu grup Perusahaan di luar wilayah INDONESIA atas penerapan manajemen risiko pada penyedia jasa teknologi informasi pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center); f. memastikan manfaat dari rencana penempatan data pada pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) di luar wilayah INDONESIA bagi Perusahaan lebih besar daripada beban yang ditanggung oleh Perusahaan; dan g. menyampaikan rencana Perusahaan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia Perusahaan baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan teknologi informasi maupun transaksi bisnis atau produk yang ditawarkan. (4) Perusahaan wajib memastikan bahwa data yang ditempatkan pada pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) di luar wilayah INDONESIA tidak digunakan untuk tujuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) OJK berwenang meminta Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menempatkan data pada pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) di wilayah INDONESIA apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh OJK diketahui: a. tidak sesuai dengan rencana penempatan data pada pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) di luar wilayah INDONESIA yang disampaikan kepada OJK; b. berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan OJK; c. berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja Perusahaan; dan/atau d. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Perusahaan wajib memenuhi permintaan OJK untuk menempatkan data pada pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) di wilayah INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 77 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 77
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49, Pasal 49A ayat (2), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 50, Pasal 51 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 61, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 67 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 72 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 73, Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan c. pencabutan izin usaha. (2) Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 12 ayat (3), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (9), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49, Pasal 49A ayat (2), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 50, Pasal 51 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 61, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 67 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 72 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 73, Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1) dilakukan oleh Unit Syariah dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha Unit Syariah, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
c. pencabutan izin pembentukan Unit Syariah. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan secara bertahap. (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa: a. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu; dan/atau b. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi, pada perusahaan perasuransian. (5) OJK dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 8 ayat (3). (6) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
- Ketentuan Pasal 83 dihapus.
Pasal II
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020
KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIMBOH SANTOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY