Pasal 17

(1) Entitas Utama wajib menyusun Laporan Kecukupan

Permodalan Terintegrasi setiap semester untuk posisi

akhir bulan Juni dan Desember.

(2) Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

• modal aktual dari masing-masing LJK anggota

Konglomerasi Keuangan;

• TMA Konglomerasi Keuangan;

• modal minimum yang wajib dipenuhi oleh masing-

masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan;

• TMM Konglomerasi Keuangan;

• Rasio KPMM Terintegrasi;

• Rincian penyertaan modal antar LJK dalam

Konglomerasi Keuangan; dan

• Rincian penempatan dana LJK kepada LJK lain

dalam Konglomerasi Keuangan yang diakui sebagai

instrumen modal (regulatory capital) oleh LJK lain

dimaksud.

(3) Entitas Utama wajib menyampaikan Laporan Kecukupan

Permodalan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat:

• tanggal 15 (lima belas) bulan Agustus untuk laporan

posisi akhir bulan Juni;

• tanggal 15 (lima belas) bulan Februari untuk laporan

posisi akhir bulan Desember.

(4) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari

Sabtu/Minggu/libur, Laporan Kecukupan Permodalan

Terintegrasi disampaikan pada hari kerja berikutnya.

(5) Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p.

Departemen Pengawasan atau Kantor Regional atau

Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang bertanggung jawab

mengawasi LJK Entitas Utama.

(6) Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi dibuat

sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.