Pasal 2

(1) BPRS wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah; b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;

c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.