Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang

dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat

OJK, adalah lembaga yang independen, yang

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1. Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan adalah setiap

perbuatan/peristiwa yang diancam pidana yang diatur

dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai OJK,

Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, Dana

Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Perasuransian,

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial, Bank Indonesia

sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap

pelaksanaan tugas OJK dalam pengaturan dan

pengawasan bank, serta Undang-Undang mengenai

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2011 tentang OJK.

1. Dewan Komisioner adalah Pimpinan Tertinggi OJK

yang bersifat kolektif dan kolegial.

1. Penyidik OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai

Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai

Penyidik, yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan

Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2011 tentang OJK.

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik OJK

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi di sektor jasa keuangan

dan guna menemukan tersangkanya.

1. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang

berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah

penyimpan dan simpanannya atau serta nasabah

investor dan investasinya.

1. Rekening Efek adalah segala sesuatu yang

berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah

pemilik rekening efek pada kustodian, termasuk

catatan yang menunjukkan posisi efek dan dana

nasabah pada kustodian.