Pasal 8

(1) Emiten atau Perusahaan Publik hanya dapat mengubah anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha dari konvensional menjadi berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal jika: a. terdapat usulan dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. berasal dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
2. usulan pemegang saham dimaksud disertai dengan: a) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya perubahan anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha; b) rencana kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha setelah Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah mengubah anggaran dasar; dan c) cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas perubahan anggaran dasar; dan b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetujui RUPS. (2) Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengangkat

Dewan Pengawas Syariah pada saat RUPS mengenai perubahan anggaran dasar.