Pasal 31

(1) Calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan. (2) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan

melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan. (3) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.