Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan/atau

informasi digital.

(2) Data dan/atau informasi digital sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) termasuk data dan/atau informasi digital terkait Desa.

(3) Data dan/atau informasi digital terkait Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah kabupaten/kota.

(4) Data dan/atau informasi digital sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Data Transaksi Pemda.

(5) Dalam hal Data Transaksi Pemda sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) belum dapat memenuhi sebagai sumber data dan/atau informasi digital, penyediaan data dan/atau informasi digital dapat menggunakan:

• laporan Pemerintah Daerah; dan
• data yang bersumber dari kementerian/lembaga dan/atau pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.