Pasal 20

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

melaksanakan konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah secara nasional, berdasarkan data dan/atau informasi digital sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1).

(2) Konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilaksanakan dalam rangka:

• sinergi kebijakan fiskal nasional;
• penyusunan statistik keuangan pemerintah; dan
• penyusunan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi.

(3) Konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah

diselaraskan dengan sinergi BAS antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.