Pasal 16

(1) Penyampaian data dan informasi digital menerapkan

metode autentikasi dan otorisasi untuk menjaga keamanan data dan informasi.

(2) Autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui pembatasan akses data dan informasi digital.

(3) Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

(4) Otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menerapkan tanda

tangan elektronik tersertifikasi, otorisasi dilakukan melalui pemberian tanda tangan dan cap dinas oleh pejabat yang berwenang.