Pasal 32

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh:

• Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan
• menteri/pimpinan lembaga. Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Perbendaharaan melaksanakan minimal:
• monitoring atas kesesuaian antara nilai SP2D penampungan dan nilai SP2D pembayaran terkait ketepatan nilai dan penerima pembayaran; dan
• pengawasan Kontrak beserta monitoring lini waktu penyelesaian pekerjaan sebagai bahan pengendalian RPATA. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
• KPPN;
• Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan;
• Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
• Direktorat PKN;
• Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
• Direktorat Sistem Perbendaharaan; dan
• Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal:
• monitoring atas kesesuaian antara SPM penampungan dengan SPM pembayaran dan SPM penihilan, terkait ketepatan nilai dan penerima pembayaran;
• pengawasan Kontrak beserta monitoring lini waktu penyelesaian pekerjaan beserta masa pemeliharaannya;
• monitoring atas pemenuhan kewajiban Penyedia berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi:

1. kewajiban perpajakan;
2. pengenaan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
3. pengembalian atas kelebihan pembayaran; dan
4. kewajiban lainnya dari Penyedia;

• monitoring dan evaluasi atas capaian penyelesaian pekerjaan dan realisasi belanja beserta output pekerjaan.