Pasal 8

(1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama

Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisi t APBD se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dari Kepala Daerah secara lengkap.