Pasal 3

(1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a terdiri atas:

• tarif seleksi penerimaan;
• tarif uang kuliah pendidikan; dan
• tarif layanan akademik lainnya.

(2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan batas tarif tertinggi.

(4) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibagi berdasarkan:

• rumpun ilmu; dan
• zona.

(5) Rumpun ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(6) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(7) Penetapan tarif layanan akademik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek- aspek:

• kontinuitas dan pengembangan layanan;
• daya beli masyarakat;
• asas keadilan dan kepatutan; dan
• kompetisi yang sehat.

(8) Kontinuitas dan pengembangan layanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) huruf a minimal mempertimbangkan kebutuhan operasional.

(9) Asas keadilan dan kepatutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) huruf c minimal mempertimbangkan:

• akreditasi;
• kurikulum;
• durasi pemberian layanan;
• jenis pengguna; dan
• minat.