Pasal 9

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan KBL

Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan/atau KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 tidak ditanggung Pemerintah dalam hal atas

penyerahannya:

• tidak menggunakan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hurufb dan/atau Pasal 6 ayat (4) huruf b; dan/atau

jdih.kemenkeu.go.id

• tidak melaporkan realisasi Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu

dan/atau KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.