Pasal 7

(1) Pengguna Modul MP PNBP pada Kantor Pusat Direktorat

Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Direktur Jenderal

yang meliputi: /

• Direktur Jenderal;

• Direktur;

• Kepala Subdirektorat;

• Kepala Seksi PA;

• Operator PA; dan

• Administrator PA.

(2) Pengguna Modul MP PNBP pada Kantor Pusat Direktorat

Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ay at

(1), memiliki tugas:

• Direktur Jenderal:

1. menetapkan pola penggunaan PNBP; dan

2. menyetujui penetapan MP PNBP.

• Direktur:

1. memberikan rekomendasi persetujuan pola

penggunaan PNBP dan penetapan MP PNBP; dan

1. menolak permohonan pola penggunaan PNBP dan

dan penetapan MP PNBP.

• Kepala Subdirektorat:

1. menyusun rekomendasi persetujuan pola

penggunaan PNBP dan penetapan MP PNBP; dan

1. mengusulkan penolakan permohonan pola

penggunaan PNBP dan penetapan MP PNBP.

• Kepala Seksi PA:

1. melakukan analisis permohonan pola penggunaan

PNBP dan penetapan MP PNBP; dan

1. melakukan upload dokumen surat persetujuan penetapan MP PNBP dan/atau surat penolakan

penetapan MP PNBP pada Modul MP PNBP.

• Operator PA:

1. mengunduh dokumen permohonan pola penggunaan

PNBP dan penetapan MP PNBP;

1. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen

permohonan pola penggunaan PNBP dan penetapan

MP PNBP; dan

1. menyusun konsep surat penolakan/persetujuan

permohonan pola penggunaan PNBP dan penetapan

MP PNBP.

• Administrator PA:

1. mengelola username dan password :

• pengguna Modul MP PNBP pada Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

• Administrator Kanwil; dan

• pengguna Modul MP PNBP pada K/L.

1. melakukan perubahan referensi pada Modul MP

PNBP untuk pola penggunaan PNBP secara terpusat.