Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

• objek, saat terutang, dan Pihak Yang Terutang Bea Meterai;
• tata cara pembayaran Bea Meterai, pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai, serta penentuan keabsahan Meterai;
• Pemeteraian Kemudian;
• pemungutan Bea Meterai; dan
• pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.