Pasal 8

(1) Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa yang berlaku untuk Pejabat Pemeriksa dan/atau Petugas Pemeriksa.

(2) Persyaratan untuk Pejabat Pemeriksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional di bidang keuangan negara.

(3) Persyaratan untuk Petugas Pemeriksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• minimal lulusan Diploma I dengan pangkat minimal Pengatur Muda (II/a) atau minimal lulusan SMA dengan pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
• telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait Pemeriksaan;
• memiliki kemampuan melakukan Pemeriksaan;
• cermat dan saksama dalam menggunakan keterampilannya sebagai Pemeriksa;
• jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara;
• taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
• telah mengikuti dan lulus sertifikasi Pemeriksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

sampai dengan huruf f ditentukan berdasarkan penilaian Kepala Daerah.

(5) Pemenuhan sertifikasi Pemeriksa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.