Pasal 51

(1) LHP disusun berdasarkan KKP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9.

(2) Risalah pembahasan, risalah Tim Penjaminan Mutu,

dan/atau berita acara PAHP, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh

Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan.

(4) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD atau STPD.

(5) Pajak yang terutang dalam SKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dihitung sesuai dengan PAHP, kecuali:

• dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pajak yang terutang dihitung sesuai dengan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;
• dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak;
• dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan

Paragraf 14 Penyelesaian Pemeriksaan