Pasal 17

(1) Efisiensi TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf b dilakukan terhadap:

• TKD untuk infrastruktur dan/atau TKD yang diperkirakan untuk infrastruktur;
• TKD yang diberikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan suatu daerah;
• TKD yang belum dilakukan perincian alokasi per daerah dalam peraturan perundang-undangan mengenai APBN tahun anggaran berkenaan;
• TKD yang tidak digunakan untuk mendanai pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan; dan/atau
• TKD lainnya yang ditentukan, berdasarkan arahan Presiden.

(2) Efisiensi TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempertimbangkan tugas, fungsi dan kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

(3) TKD hasil efisiensi dapat berupa:

• TKD per daerah; dan
• TKD yang belum dirinci per daerah.

(4) Terhadap TKD hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan pencadangan dan tidak disalurkan ke daerah.

(5) Dalam hal terdapat arahan Presiden, TKD hasil efisiensi

yang telah dilakukan pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disalurkan ke daerah.

(6) Berdasarkan efisiensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Menteri Keuangan menetapkan penyesuaian rincian alokasi TKD per provinsi/kabupaten/kota dan/atau per bidang.

(7) Rincian alokasi TKD per provinsi/kabupaten/kota

dan/atau per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar penyesuaian pendapatan transfer dari pemerintah pusat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk masing-masing daerah.

Kementerian Hukum Kementerian Keuangan

Unan Pribadi, S.H., M.H. Lisbon Sirait, S.E., M.E.

Bagian Kesatu Pergeseran Anggaran dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ke Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya